Search results
31 maj 2017 · A. Latar Belakang Masalah. erintah sebagai pengguna barang/jasa untuk mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Dalam pengadaan barang/jasa supaya kebutuhan akan barang/jasa terpenuhi dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang terba.
21 lut 2022 · Kajian ini difokuskan pada kebijakan kursus daring berbasis pada Massive Open Online Course (MOOC), Pembelajaran Jarak Jauh dan konten digital, sehingga menemukan formulasi tata kelola kursus...
Pemerintah Kabupaten Gresik baru menerapkan sistem e-procurement secara full elektronik pada tahun 2013, setelah sebelumnya masih menggunakan semi e- procurement. Dengan terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menggunakan e-procurement, maka pada tahun 2016 terjadi efisiensi anggaran di Kabupaten Gresik sebesar 15 %
Kota Denpasar ini baru berjalan enam tahun. Dari data yang ditemukan peneliti, kendala kendala yang dialami dalam penerapan sistem e-procurement baik itu kendala dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Unit Layanan Pengadaan (ULP), bagi penyedia barang/jasa atau rekanan, dan masyarakat umum yaitu untuk kendala dari sistem LPSE : 1.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE adalah mekanisme dan ekosistem penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maupun pemerintah daerah. Seluruh prosedur dan proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Sistem ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan ...
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Pelelangan ini merupakan proses lelang melalui sistem online dimana tidak diperlukan lagi proses jilid dokumen penawaran.
Adapun Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang bertugas melaksanakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
