Search results
ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT MENGGUNAKAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK: STUDI KASUS PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN KEUANGAN PAPUA BARAT. INDONESIAN TREASURY REVIEW. JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN. NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK.
21 lut 2022 · Kajian ini difokuskan pada kebijakan kursus daring berbasis pada Massive Open Online Course (MOOC), Pembelajaran Jarak Jauh dan konten digital, sehingga menemukan formulasi tata kelola kursus...
Pemerintah Kabupaten Gresik baru menerapkan sistem e-procurement secara full elektronik pada tahun 2013, setelah sebelumnya masih menggunakan semi e- procurement. Dengan terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menggunakan e-procurement, maka pada tahun 2016 terjadi efisiensi anggaran di Kabupaten Gresik sebesar 15 %
Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE adalah mekanisme dan ekosistem penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maupun pemerintah daerah. Seluruh prosedur dan proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
31 maj 2017 · A. Latar Belakang Masalah. erintah sebagai pengguna barang/jasa untuk mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Dalam pengadaan barang/jasa supaya kebutuhan akan barang/jasa terpenuhi dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang terba.
13 wrz 2018 · Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat.
Kehadiran LPSE semestinya mampu membawa manfaat bagi para penggunanya karena proses pengadaan telah terstandardisasi, namun yang terjadi justru muncul permasalahan terkait transparansi dan efisiensi penggunaan e-procurement .
