Search results
30 cze 2020 · Penelitian dilakukan pada LPSE Kabupaten Musi Rawas. Melalui identifikasi awal akan dilakukan penyelidikan tentang Pelelangan dengan menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia
21 lut 2022 · Kajian ini difokuskan pada kebijakan kursus daring berbasis pada Massive Open Online Course (MOOC), Pembelajaran Jarak Jauh dan konten digital, sehingga menemukan formulasi tata kelola kursus...
31 maj 2017 · 5 Pada awalnya pelaksanaan e-procurement di Yogyakarta menggunakan landasan hukum Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elek-tronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta, namun Perwal tersebut telah
Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE adalah unit kerja
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Pelelangan ini merupakan proses lelang melalui sistem online dimana tidak diperlukan lagi proses jilid dokumen penawaran.
Kehadiran LPSE semestinya mampu membawa manfaat bagi para penggunanya karena proses pengadaan telah terstandardisasi, namun yang terjadi justru muncul permasalahan terkait transparansi dan efisiensi penggunaan e-procurement .
Pada dasarnya, kehadiran LPSE mampu membawa manfaat bagi para penggunanya karena proses pengadaan telah terstandardisasi, namun yang terjadi justru muncul permasalahan terkait efektifitas dan efisiensi penggunaan e-procurement.
