Search results
1. Pengawasan Teknis Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Gg. Melati Desa Indrasari Martapura spse 4.5 Pengadaan Langsung. Rp. 49.068.000,00. 31 Oktober 2024 14:30. 2. Pengawasan Teknis Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis APBD-P Gambut - Kertak Hanyar spse 4.5 Pengadaan Langsung. Rp. 72.828.000,00.
1 wrz 2023 · Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten Banjar Seleksi Ulang: Unit: LPSE Kabupaten Banjar: Satuan Kerja: DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN: Pagu: Rp. 200.000.000,00: Anggaran: APBD 2023 Tahap Saat Ini: Pengumuman Prakualifikasi : Tanggal: 30 Juni 2023 09:00 s/d 11 Agustus 2023 11:30: Metode ...
Tentang UKPBJ Kabupaten Banjar. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan unit kerja (UKPBJ) yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan ...
Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banjar.
Kontak. Masuk. Pencapaian yang telah dicapai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar pada Tahun 2024: 1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banjar mendapatkan skor penilaian sementara ITKP 82,97 dengan predikat BAIK.
Sebelum mendaftar, Anda harus mengetahui terlebih dahulu Role Anda. Sebagai Non Penyedia, Anda harus memilih terlebih dahulu Kategori Pengguna Anda. Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Jl. Pangeran Hidayatullah No. 2, Martapura 70611 Helpdesk : (0511) 4723327 Telepon :
12 paź 2018 · Selanjutnya H Khalilurrahman menambahkan Pemerintah Kabupaten Banjar sudah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara mandiri dan permanen yang melekat pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur.