Search results
LPJK merupakan Lembaga Non Struktural di bawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas Pemerintah fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi, tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan program keprofesian berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2020 ...
15 wrz 2020 · Menurut Ketua Tim Panitia Seleksi Pengurus LPJK Agus Prabowo, peran dan kiprah Pengurus LPJK sekarang berbeda dibanding sebelumnya. Perbedaannya terletak pada independensi. Sebelumnya lebih independen, sekarang peran dan posisinya lebih ke mitra strategis.
30 gru 2022 · LPJK adalah salah satu lembaga yang memiliki sifat independen, berdiri sendiri, nirlaba, berskala nasional serta terbuka. Dimana kedudukan dari LPJK ini diatur di dalam hukum positif Indonesia yang berbentuk undang-undang. Sifat-sifat unik yang tersemat dan melekat pada pengertian LPJK dapat diuraikan secara lebih jelas yaitu sebagai berikut:
LPJK merupakan Lembaga Non Struktural di bawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas Pemerintah fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi, tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan program keprofesian berkelanjutan.
12 sie 2019 · Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi membawa posisi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menjadi lembaga non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR.
15 maj 2024 · LPJK adalah lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalama artikel ini akan membahas... Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah badan yang memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengembangkan sektor jasa konstruksi di Indonesia.
23 gru 2020 · Ke depan LPJK merupakan Lembaga Non Struktural di bawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas Pemerintah yang fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi. Tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan program keprofesian berkelanjutan.
