Search results
13 lip 2023 · PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasulan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jenis pajak ini dikenakan untuk virtual office yang hanya menyewakan alamat atau hanya penyewaan server/bandwidth, tanpa adanya ruang kerja yang ditempati.
Bisa Diakses Dimana Saja. Tak seperti fixed line dan perangkat keras PABX, VoIP memungkinkan Anda melakukan aktivitas telepon dari rumah atau di mana pun dengan nomor kantor Anda. Hal ini membantu tim yang bekerja remote, WFH (Working from Home), dan tim sales di lapangan.
6 dni temu · OnlinePajak selaku mitra resmi DJP, serta terdaftar dan diawasi oleh OJK RI, menyediakan sejumlah layanan perpajakan yang dapat menjadi solusi pengelolaan pajak perusahaan telekomunikasi. Layanan yang disediakan berupa: e-Faktur untuk pengelolaan faktur pajak dan PPN. e-Bupot untuk pengelolaan bukti potong dan PPh 23.
6 gru 2023 · Salah satu teknologi yang memegang peran penting dalam transformasi ini adalah VoIP (Voice over Internet Protocol). Artikel ini akan membahas peran krusial VoIP pada masa kini dan dampaknya terhadap komunikasi.
8 paź 2024 · Setiap perusahaan harus mengetahui jenis pajak yang menjadi kewajibannya, yang meliputi: PPh Pasal 4 Ayat 2 Pajak ini dikenakan pada penghasilan tertentu yang bersifat final. Beberapa jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah omzet penjualan di bawah Rp4,8 miliar, bunga dari tabungan dan obligasi, serta transaksi saham.
Istilah Umum Perpajakan. Untuk lebih memahami hak dan kewajiban pajak Anda, silahkan disimak berbagai istilah umum perpajakan pajak berikut ini. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan ...
8 lip 2022 · Sedangkan mengutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
