Search results
Klinik hukum lingkungan merupakan mata kuliah dengan metode real experience. Kegiatan dalam klinik hukum lingkungan melibatkan mitra klinik, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung.
Masing-masing fakultas hukum ini menyediakan klinik hukum yang bermacam-macam sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Klinik lain yang juga ditawarkan adalah HAM, Lingkungan, dan lain-lain.
Klinik Hukum Lingkungan dan Kehutanan adalah klinik yang memusatkan diri pada pelayanan dalam membantu pemerintah dan masyarakat merumuskan kebijakan tentang lingkungan dan kehutanan, melakukan kajian kebijakan lingkungan dan kehutanan, memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian masalah dan ...
kuliah Klinik Hukum Lingkungan memulai pembelajaran bersama di LBH Bandung tentang analisis hukum berdasarkan kasus dan legal drafting. Selain itu, pembelajaran juga berkaitan dengan pembacaan situasi perluasan ekonomi yang berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan.
Dilihat dari segi pedagogi dan kemampuan menyerap pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa, maka Klinik Hukum ini adalah jawaban bagi kebutuhan sarjana hukum yang terampil dan juga perduli pada masyarakat.
1 dzień temu · Dari bunyi Pasal 1866 KUH Perdata di atas mengenai urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata.Berbeda dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, di mana alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi.. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan tindak ...
4 dni temu · Suap menyuap merupakan tindak pidana yang diatur di dalam UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 yang selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Jerat Pidana bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi.Dengan demikian, hakim yang terbukti menerima suap dipidana berdasarkan pasal suap dalam UU 31/1999 jo.UU 20/2001. Selain merupakan tindak pidana, hakim yang menerima suap tergolong sebagai ...
