Search results
6 mar 2016 · Namun, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dapat diterapkan dalam peristiwa konflik bersenjata di Sabah.
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengungkap fakta bahwa Islam melindungi hak-hak pribadi umatnya sehingga diperlukan pengaturan dan penegakan HAM dalam kontek negara hukum Indonesia.
ini bertujuan membincangkan sejauh manakah persoalan hak Sabah dan Sarawak yang dilegitimasikan kepada MA63 dalam PRU-14 menepati konteks sejarahnya yang dikaitkan dengan situasi masa kini.
6 lip 2022 · Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak kodrati yang bersifat universal, dimiliki oleh setaiap manusia dan telah melekat pada diri seseorang semenjak ia lahir sebagai pemberian langsung ...
Namun, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dapat diterapkan dalam peristiwa konflik bersenjata di Sabah. Adanya Kombatan, penggunaan senjata, dan korban jiwa, secara signifikan dapat diidentifikasi sebagai konflik bersenjata.
tahun 2004 kami mengerjakan setidaknya 47 laporan mengenai para pembela HAM yang terbunuh karena pekerjaan mereka. Adalah jelas bahwa pemerintah memegang tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan terhadap para pembela HAM, seperti yang telah ditetapkan dalam Deklarasi PBB untuk Pembela HAM. 1. Kita harus
pemerintah Negara Anggota ASEAN dalam menjaga HAM dan kebebasan fundamental masyarakat ASEAN. Dengan politik yang begitu beragam di antara Negara Anggota ASEAN, pemajuan hak asasi manusia dianggap penting demi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran atas hak asasi manusia di tengah masyarakat ASEAN. Hal
