Search results
Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan ...
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
2 paź 2024 · Dirujuk dari Jurnal Lex Administratum berjudul 'Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia' oleh Fitri Meilany Langi, tap MPR adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh MPR serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik ke luar dan ke dalam MPR.
2 paź 2024 · Namun, Mahkamah Konstitusi secara spesifik menentukan ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan dan berlaku keluar. Oleh karena itu, keputusan status hukum Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid dapat dimuat dalam bentuk hukum ketetapan MPR konkret individual.
judul Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang disampaikan dengan cerdas oleh Titik Triwulan Tutik, ada pula karya Moh. Yuhdi Batubara, yang mencoba menyampaikan permasalahan mengenai Wewenang Pengujian Ketetapan
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Didalamnya banyak diatur mengenai kewenangan lembaga negara, hak dan kewajiban masyarakat serta negara dan lain-lain. Pasca reformasi, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (check and balances) dibanding sebelumnya pendistribusian kekuasaan (Dari MPR ke lembaga negara lainnya).
