Search results
mengoordinasikan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara ke seluruh komponen bangsa dalam berbagai bentuk, metode, dan kelompok sasaran pemasyarakatan agar menjangkau berbagai elemen masayarakat di seluruh wilayah tanah air.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Di dalam UUD NRIT 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR) tidak diatur secara jelas dan tegas sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Bentuk Tap MPR dan sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan tumbuh sebagai praktek ketatanegaraan dimulai tahun 1960.
30 lis 2020 · dalam Pasal 7 ay at 1 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. KESIMPULAN
Jurnal Majelis Ed 5/2016: Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085-4862 . Edisi: 31 Desember 2016 Total Halaman: 104 . Ukuran: 559,02 KB. Unduh Sekarang. Lihat Juga >> Jurnal Majelis, Edisi 02 / 2023, PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah kedudukan ketetapan MPR sebagai salah satu hierarki karena MPR saat ini berbeda dengan MPR 3 Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.
menurut Undang Undang Dasar setelah perubahan MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya mengatur keluar (regeling) dan hanya bisa mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya penetapan (beschikking). Kata kunci: Kedudukan; Ketetapan MPR; hierarki Pendahuluan Dalam berbagai kasus berkaitan suatu
