Search results
Sambutan Pimpinan Mpr Ri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pilar utama negara adalah hukum dasar yang wajib dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh komponen bangsa sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
30 lis 2020 · Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945. November 2020. Jurnal Hukum Respublica 20 (1):1-13. DOI: 10.31849/respublica.v20i1.6016. License. CC BY 4.0....
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Majelis Ed 4/2017: Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara. ‹.
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Tahun 2011 dijelaskan bahwa yang dimaksud TAP MPR adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik
