Search results
30 lis 2020 · Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan judicial review peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis...
penyelenggaraan ketatanegaraan saat ini semakin menuntut situasi dan kondisi kenegarabangsaan untuk merespon gagasan demokrasi partisipatif bagi peningkatan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia seutuhnya.
Tujuan Penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui dasar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan judicial review Ketetapan MPR. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Ketetapan MPR.
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Majelis Ed 4/2017: Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara. ‹.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah kedudukan ketetapan MPR sebagai salah satu hierarki karena MPR saat ini berbeda dengan MPR 3 Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
