Search results
judul Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang disampaikan dengan cerdas oleh
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
30 lis 2020 · dalam Pasal 7 ay at 1 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. KESIMPULAN
Tujuan Penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui dasar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan judicial review Ketetapan MPR. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Ketetapan MPR.
Jurnal Majelis Ed 5/2016: Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085-4862 . Edisi: 31 Desember 2016 Total Halaman: 104 . Ukuran: 559,02 KB. Unduh Sekarang. ... Jurnal Majelis Ed 3/2021: Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .
ketetapan oleh MPR/S, tidak semua ketetapan MPR/S mempunyai sifat atau ciri sebagai peraturan perundangan: a) umum; b) berisikan peraturan; dan c) tidak individual/konkret.
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku tersebut, kadang-kadang secara nyata tetap menjadi pedoman bagi masyarakat atau pun bagi pejabat dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara.
