Search results
Penerbitan Jurnal Majelis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bagian dari upaya MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara kepada seluruh komponen bangsa, secara lebih dinamis dan
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
30 lis 2020 · Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945. November 2020. Jurnal Hukum Respublica 20 (1):1-13. DOI: 10.31849/respublica.v20i1.6016. License. CC BY 4.0....
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dibentuk, MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana penuh kedaulatan rakyat, sehingga kewenangan dan fungsi MPR pun belum berubah.
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
