Search results
itu maka, hadirnya Jurnal Majelis sebagai media aspirasi ketatanegaraan diharapkan mampu meningkatkan nalar kritis warga negara dengan berbagai latar belakang keilmuan agar dapat berpartisipasi dalam merespon perbaikan
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
I/MPR/2003, terdapat daftar Tap MPR dan Tap MPRS yang dicabut keberlakuannya maupun yang dinyatakan dicabut penundaan waktu terlebih dahulu. 18. Sekalipun masih terdapat Tap MPR yang berlaku, namun sifatnya hanyalah sebagai . beschikking. atau ketetapan, sedangkan kewenangan untuk menerbitkan Tap MPR yang bersifat mengatur atau . regelling
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
30 lis 2020 · 1. Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD. 1945. Edy Asnawi. a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com. Article Info...
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
Tujuan Penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui dasar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan judicial review Ketetapan MPR. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Ketetapan MPR.
