Search results
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, penegakan hukum, serta ditengarai juga adanya krisis kebangsaan yang berpotensi mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
30 lis 2020 · bagaimana kedudukan atau status hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan MPRS/MPR yang masih berlaku
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Tujuan Penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui dasar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan judicial review Ketetapan MPR. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Ketetapan MPR.
untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 menjadi kebutuhan, terutama pada penataan perundang-undangan Ketetapan MPR yang masih berlaku saat ini.
