Search results
Penerbitan Jurnal Majelis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bagian dari upaya MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara kepada seluruh komponen bangsa, secara lebih dinamis dan sistematias, untuk melengkapi berbagai bentuk, metode dan kegiatan pemasyarakatan empat pilar kehidupan bernegara yang sedang dilaksanakan.
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
30 lis 2020 · dalam Pasal 7 ay at 1 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. KESIMPULAN
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Ketetapan MPR. Apabila Ketetapan MPR ini secara hirarki kedudukannya di bawah UUD 1945 maka pengujiannya harusnya di MK. Selanjutnya perlu juga ditegaskan bahwa pasca amandemen MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Jadi, MPR tidak bisa mengeluarkan ketetapan yang sifatnya legeling. Keempat, Faiq Tobroni, dengan judul tulisan ...
30 maj 2022 · Jika dalam bentuk ketetapan MPR, maka ketetapan MPR harus dihidupkan kembali. Untuk itu, perlu adanya penegasan tentang materi dan status hukum ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia...
