Search results
itu maka, hadirnya Jurnal Majelis sebagai media aspirasi ketatanegaraan diharapkan mampu meningkatkan nalar kritis warga negara dengan berbagai latar belakang keilmuan agar dapat berpartisipasi dalam merespon perbaikan
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Sehingga, ada dorongan kuat untuk mengembalikan “kekuatan” MPR dan mendudukkan kembali MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, melalui wacana menghadirkan kembali GBHN. Gagasan-gagasan penguatan peran dengan nama refocusing arah pembangunan nasional menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan akhir-akhir ini.
Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan khas Indone-sia. Secara hirarkis berada di antara UUD 1945 dan Undang-Undang yang secara teoretik masuk dalam kelompok norma hukum Staatsgrundgesetz (Aturat Dasar Negara/Aturan Pokok Negara).
30 lis 2020 · PDF | Amendments to the 1945 Constitution have implications for changes in the power or institutional authority of the MPR which have an effect on the... | Find, read and cite all the research...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah kedudukan ketetapan MPR sebagai salah satu hierarki karena MPR saat ini berbeda dengan MPR 3 Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.
