Search results
Penerbitan Jurnal Majelis adalah salah satu metode pemasyarakatan agar Panscasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsepsional dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Ketetapan MPR merupakan salah satu dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
30 lis 2020 · Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD. 1945. Edy Asnawi. a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com. Article Info...
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
Tahun 2011 dijelaskan bahwa yang dimaksud TAP MPR adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor;
Ketetapan MPR. Apabila Ketetapan MPR ini secara hirarki kedudukannya di bawah UUD 1945 maka pengujiannya harusnya di MK. Selanjutnya perlu juga ditegaskan bahwa pasca amandemen MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Jadi, MPR tidak bisa mengeluarkan ketetapan yang sifatnya legeling. Keempat, Faiq Tobroni, dengan judul tulisan ...
