Search results
Jurnal Majelis Edisi 01 Tahun 2012 ini menampilkan berbagai tulisan yang berisi gagasan dan pemikiran cerdas dari para insan cendekia mengenai Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011.
Jurnal Majelis Ed 5/2016: Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085-4862 . Edisi: 31 Desember 2016 Total Halaman: 104 . Ukuran: 559,02 KB
Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Idealnya hierarki dibentuk dengan orientasi penyederhanaan dengan mengurangi nomenklatur produk.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah kedudukan ketetapan MPR sebagai salah satu hierarki karena MPR saat ini berbeda dengan MPR 3 Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.
