Search results
Jurnal Majelis Edisi 01 Tahun 2012 ini menampilkan berbagai tulisan yang berisi gagasan dan pemikiran cerdas dari para insan cendekia mengenai Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan...
UUD 1945 merupakan sumber dan dasar dari pembentukan norma-norma Ketetapan MPR. Fungsi Ketetapan MPR adalah merupakan pengaturan lebih lanjut hal-hal yang belum diatur di dalam UUD 1945, dan merupakan penjabaran lebih lanjut aturan-aturan yang ada dalam UUD 1945. Ditempatkannya Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
27 kwi 2017 · Sebelum Amandemen UUD 1945 Ketetapan MPR/S merupakan produk Hukum dari Lembaga MPR yang pernah menjadi lembaga Tertinggi Negara, sehingga berimplikasi terhadap eksistensi dari produk...
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085 - 4862 . Edisi: 31 Desember 2017 Total Halaman: 128 . Ukuran: 575,91 KB
Untuk melakukan pendalaman terhadap eksistensi Tap MPR dalam berbagai peraturan yang pernah berlaku mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, Penulis mendasarkan analisa pada beberapa produk hukum yakni UU No. 1 tahun 1950, Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata ...
