Search results
Jurnal Majelis Edisi 01 Tahun 2012 ini menampilkan berbagai tulisan yang berisi gagasan dan pemikiran cerdas dari para insan cendekia mengenai Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011.
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
27 kwi 2017 · Sebelum Amandemen UUD 1945 Ketetapan MPR/S merupakan produk Hukum dari Lembaga MPR yang pernah menjadi lembaga Tertinggi Negara, sehingga berimplikasi terhadap eksistensi dari produk...
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
Sebagai lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, terdapat setidaknya dua prinsip yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat: (i) prinsip legal power, yakni sebagai suatu institusi berdaulat yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945; (ii) prinsip no ...
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085 - 4862 . Edisi: 31 Desember 2017 Total Halaman: 128 . Ukuran: 575,91 KB
