Search results
29 cze 2020 · KOMPAS.com - Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang himbauan untuk mendirikan partai politik. Maklumat pemerintah tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden, Mohammad Hatta pada 3 November 1945 di Jakarta.
21 kwi 2022 · Maklumat 3 November 1945 menjadi peraturan utama yang mengatur partai politik di Indonesia selama kurang lebih 14 tahun. Maklumat ini akhirnya dicabut oleh pemerintah melalui Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 31 Desember 1959.
14 sty 2022 · Dari sini diketahui tujuan Maklumat 14 November 1945, yakni perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer. Sistem parlementer memosisikan Presiden sebagai kepala negara. Sementara parlemen diketuai Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
1 lis 2023 · Maklumat Pemerintah tersebut berisi seruan untuk mendirikan partai politik di Indonesia, sekaligus menandai titik mula menuju sistem politik yang lebih pluralistik dan demokratis. Sebagai kelanjutan dari Maklumat Pemerintah, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengumumkan perubahan itu melalui laporan pertanggungjawaban ...
6 sie 2023 · Maklumat 3 November 1945 telah membuka jendela sejarah bagi demokrasi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden dan Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik dan menentukan landasan dasar negara.
16 sty 2024 · Dengan diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden pada tahun 1945, Indonesia memulai perjalanan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial yang tertuang dalam maklumat tersebut menjadi landasan bagi pembentukan UUD 1945 dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.
2 lis 2019 · Maklumat Pemerintah 3 November 1945 adalah sebuah turning point bagi proses demokrasi dan kehidupan kepartaian di Indonesia. Sejarah memperlihatkan, perbedaan pandangan mengenai sistem partai tunggal dan multipartai sama menariknya dengan proses lahirnya partai-partai politik.
