Search results
2 paź 2024 · Dirangkum dari dokumen bertajuk Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tulisan Muchammad Ali Safa'at, sebelum perubahan UUD 1945 alias amandemen, MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Artinya, lembaga-lembaga negara lain memperoleh mandat dari MPR.
3 gru 2015 · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
3 gru 2015 · Ketetapan MPR merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembent.
Menguji Sakralitas TAP MPR Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Dari Pendekatan Tafsir Tekstualisme Ke Hermeneutika Hukum)
30 wrz 2022 · MPR hanya bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat beschikking. Lalu, bagaimana proses pembentukan Tap MPR berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen dan apa contoh Tap MPR? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
The formation of Act No. 12 year 2011 about the formation of Legislation and put the TAP MPR as one type of legislation is an implementation of the command section 22a NRI CONSTITUTION 1945 and fix errors of LAW No. 10 of 2004. ... Kemas A. "Kedudukan Tap Mpr RI dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia." Jurnal Ilmiah Universitas ...
