Search results
2 paź 2024 · Kedudukan Tap MPR dalam Peraturan Perundang-undangan. Dirangkum dari dokumen bertajuk Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tulisan Muchammad Ali Safa'at, sebelum perubahan UUD 1945 alias amandemen, MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.
3 gru 2015 · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda.
Undang tersebut, diantaranya adalah penambahan Ketetapan Majelis Per-musyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebagai salah satu jenis Peraturan
1 sty 2013 · Untuk melihat kedudukan TAP MPR dalam sistem perundang-undangan Indonesia, baiknya kita memulai dari teori piramida hukum ( stufentheorie ) yang diperknalkan oleh Hans Kelsen.
30 wrz 2022 · Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tersebut disertai pula dengan kewenangan mengatur (regeling). Kewenangan mengatur itu dituangkan dalam produk hukum bernama Ketetapan MPR (“Tap MPR”).
3 maj 2020 · Adapun kedudukan MPR sebelum amandemen UUD 1945 adalah MPR berkedudukan dan berfungsi sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan tertinggi daripada lembaga negara lain, atau dalam...
Oleh karena itu, kedudukan Tap MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena memiliki implikasi dalam kehidupan bernegara. B. Pembahasan 1.
