Search results
2 paź 2024 · Kedudukan Tap MPR dalam Peraturan Perundang-undangan. Dirangkum dari dokumen bertajuk Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tulisan Muchammad Ali Safa'at, sebelum perubahan UUD 1945 alias amandemen, MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.
3 gru 2015 · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda.
1 Disampaikan dalam Lokakarya Kajian Terhadap Kedudukan TAP MPR Pasca Penetapan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang , Universitas Brawijaya Malang-Jawa Timur, 10 Agustus Tahun 2012 2 Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan di Badan Legislasi DPR RI.
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
Kedudukan TAP MPR tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945 pasca reformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat kepada MPR. Salah satu perubahan penting dalam UUD 1945 yang mempengaruhi kedudukan dan kewenangan MPR adalah perubahan pada
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
1 sty 2013 · Untuk melihat kedudukan TAP MPR dalam sistem perundang-undangan Indonesia, baiknya kita memulai dari teori piramida hukum ( stufentheorie ) yang diperknalkan oleh Hans Kelsen.
