Search results
Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Good Governance bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (corporate governance) dan juga masyarakat (civil society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
Penataan sumber daya manusia aparatur dalam Pemerintah Kota Salatiga secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Penataan aparat sumber daya manusia diteliti berdasarkan Sedarmayanti dan teori Edy Topo Ashari terdiri dari 8 elemen, yaitu tugas, fungsi dan beban tugas proporsional, rekrutmen sesuai
Concerned with the expanding role of strategic human resource management in a fast-changing global environment, the journal focuses on providing a critical link between high-quality academic research and the practical implications for business practice.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dan
Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dijelaskan bahwa area perubahan manajemen SDM aparatur menjadi prioritas pemerintah mengingat bahwa perilaku pegawai negeri sipil sebagai aparatur sangat erat kaitannya dengan penerapan sistem manajemen SDM yang efektif.
Melihat pentingnya dan permasalahan yang terjadi dalam hal SDM di Indonesia, program penataan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia PNS dalam kerangka Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di instansi, yang didukung oleh aspek-aspek dan fungsi MSDM.
aparatur. Penataan sumber daya manusia aparatur dalam rangka reformasi birokrasi termasuk ke dalam lingkup manajemen publik dengan focus fungsi manajerial pada sektor perencanaan sumber daya manusia. Pengukuran penataan sumber daya manusia aparatur menurut Sedarmayanti (2009:94) dan Edy T. Ashari (2009) secara garis besar terdiri
