Search results
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
Sebuah peristiwa yang juga paling dikenal dalam sejarah judicial review adalah apa yang dilakukan oleh John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ia membatalkan Judiciary Act 1789 karena isinya dianggap bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hakim telah disumpah untuk menjunjung
1 kwi 2024 · Praktik judicial review di Indonesia yang merupakan negara dengan sistem civil law dilaksanakan oleh dua lembaga pengadilan yang secara kedudukan adalah sederajat, ya itu Mahkamah A gung...
kewenangan judicial review yang telah disebut, maka lembaga dan mekanisme yang diadopsi Indonesia berbeda dengan sistem yang dikenal di Amerika Serikat, karena lebih menganut model Kelsen - yang dianut di Eropah awalnya oleh Austria dan Jerman. Di dalam model Kelsen, kewenangan khusus untuk
Dasar pikirannya adalah karena di negara-negara tersebut parlemen dikonstruksikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada satu pihak pun-termasuk pengadilan-yang boleh menilai keabsahan tindakan yang dilakukan oleh parlemen.
Apa yang dimaksudkan Judicial Review?, tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau
