Search results
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
Dasar pikirannya adalah karena di negara-negara tersebut parlemen dikonstruksikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada satu pihak pun-termasuk pengadilan-yang boleh menilai keabsahan tindakan yang dilakukan oleh parlemen.
Sebuah peristiwa yang juga paling dikenal dalam sejarah judicial review adalah apa yang dilakukan oleh John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ia membatalkan Judiciary Act 1789 karena isinya dianggap bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hakim telah disumpah untuk menjunjung
1 kwi 2024 · Praktik judicial review di Indonesia yang merupakan negara dengan sistem civil law dilaksanakan oleh dua lembaga pengadilan yang secara kedudukan adalah sederajat, ya itu Mahkamah A gung...
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Eropah (Belanda), sedangkan “judicial review” orientasinya ialah ke Amerika Serikat. Walaupun tujuannya sama, namun dalam perkembangan selanjutnya apa yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut sistem civil law berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem common law.
menyatakan bahwa di negara-negara yang menganut sistem civil law menyerahkan seluruh wewenang judicial review kepada MK, sehingga pemisahan pengujian atau judicial review yang terpisah antara undang-undang – yang menjadi kewenangan MK, dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
