Search results
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif.
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
17 maj 2021 · Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga...
Dalam prakteknya, kewenangan judicial review oleh Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu setidaknya disebabkan dua alasan, yaitu alasan normatif, yakni kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dil...
Sebuah peristiwa yang juga paling dikenal dalam sejarah judicial review adalah apa yang dilakukan oleh John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ia membatalkan Judiciary Act 1789 karena isinya dianggap bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hakim telah disumpah untuk menjunjung
28 lut 2022 · Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana judicial review menjadi instrumen penting yang mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia.
