Search results
Kemudian constitutional review subjek pengujinya dapat dilakukan oleh pengadilan (Judicial Review), badan legislatif (legislative review), lembaga eksekutif (executive review) atau institusi lain yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengujian tersebut.
Salah satu kewenangan yang dimiliki MK yang telah disebut di atas, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, secara umum/lazim disebut judicial review , karena wewenang tersebut dilaksanakan oleh sebuah
Key Word: Judicial review, tata Hukum Indonesia. Pendahuluan. Tidak semua negara memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada undang-undang dasar daripada undang-undang dalam arti formil. Artinya tidak semua undang-undang dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perubahan atau amandemennya daripada undang-undang biasa.
Objek judicial review bisa menyangkut legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU. Tidak hanya sekedar UU terhadap konstitusi saja. Dari subjek pengujinya makna judicial re-view juga mengalami penyempitan. Judicial review hanya dapat dilakukan melalui mekanis-me peradilan (judiciary) yang dilaksanakan ha-kim. Sedangkan, constitutional review subjek
Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.
Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh: Puguh Windrawan. Abstract. The Constitutional Court plays a central role in the democratic system governance. With a solid perspective of balancing state power, the court has been set up to interpret and review of conformity of every act and regulation.
judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan Judicial Activition.
