Search results
30 cze 2021 · bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, terdapat beberapa permasalahan dalam judicial review
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Apa yang dimaksudkan Judicial Review?, tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau
Key Word: Judicial review, tata Hukum Indonesia. Pendahuluan. Tidak semua negara memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada undang-undang dasar daripada undang-undang dalam arti formil. Artinya tidak semua undang-undang dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perubahan atau amandemennya daripada undang-undang biasa.
Fungsi judicial review Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjamin agar tidak ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi di Indonesia tetap semata-mata hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
20 gru 2021 · Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma yang mencakup pengujian terhadap materi muatan undang-undang (uji materiil) dan pembentukan undang-undang (uji formil).
lembaga peradialan (judicial review) merupakan sejarah panjang yang penuh dengan dinamika dalam perumusan konstitusi dan hukum di negeri ini. Perdebatan perlu tidaknya pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan
