Search results
lembaga peradialan (judicial review) merupakan sejarah panjang yang penuh dengan dinamika dalam perumusan konstitusi dan hukum di negeri ini. Perdebatan perlu tidaknya pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan (judicial review) sebenarnya
30 cze 2021 · bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, terdapat beberapa permasalahan dalam judicial review
19 lis 2021 · Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan pembentuk uu dengan kualitas rendah. namun demikian, penyelenggaraan judicial review pada...
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer –Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi
Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip Negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.
28 lut 2022 · Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana judicial review menjadi instrumen penting yang mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia.
