Search results
Dalam prakteknya, kewenangan judicial review oleh Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu setidaknya disebabkan dua alasan, yaitu alasan normatif, yakni kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dil...
30 cze 2021 · Dalam usulan ini, terkait wewenang judicial review yang termuat dalam anak kalimat “... menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ...”
Sistematika penulisan tinjauan hukum ini dibagi atas lima (5) bagian, yaitu: pertama, pendahuluan; menjelaskan latar belakang dan metodologi penulisan tinjauan hukum, kedua; konsep masyarakat hukum adat; menjelaskan kerangka konsep masyarakat hukum adat, Ketiga, Kerangka hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; menjelaskan dasar ...
28 mar 2022 · Abstract. The development of Indonesian constitutional law, especially judicial review, is influenced by the liberal continental and Anglo-Saxon legal systems. Meanwhile, Kampar customary law...
telah ada tentang “kewenangan meninjau atau menilai hukum” (Judicial Review) dalam masyarakat hukum adat Indonesia, yakni masyarakat adat Kampar Riau. Kewenangan
pada konstitusi yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai mana ditemukan dalam Pembukaan yang memuat Pancasila sebagai cita hukum ( rechtsidee ) dan dasar negara.
Sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (Judicial Review)baru saja diadopsi ke dalam sistem konstitusi negara Indonesia dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Fungsi judicial review Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjamin agar tidak ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi.
