Search results
Masyarakat Hukum Adat Petalangan dan Hak-hak Tanah Adat Tradisionalnya di Propinsi Riau (Kajian Mengenai Pengakuan dan Penghormatan Negara). Laporan Penelitian, Lembaga Peneliti Universitas Islam Riau.
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
Menurut ahli hukum, cakupan pengujian judicial review oleh badan peradilan meliputi peradilan tata negara di MK (constitutional ad-judication), peradilan tata usaha negara (PT-UN) di MA
judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan Judicial Activition.
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Agar Pemohon in casu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam. pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka. harus memenuhi kedua ukuran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah, baik ukuran. yang didasarkan pada Pasal 51 ayat 1 huruf (b) UU MK maupun ukuran kerugian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif aliran Sociological Jurisprudence terhadap eksistensi Hukum Adat di Indonesia dan sejauh mana Hukum Adat telah berkontribusi dan diadopsi menjadi hukum positif indonesia.
