Search results
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan karakteristik desain isu kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand dari segi model judicial review sentralistik, jumlah hakim, dan akses pengadilan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara.
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
pemisahan kewenangan judicial review di antara MK dan MA justru telah menjadi persoalan mendasar yang agaknya menyimpang dari pemahaman konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi prinsip kesatuan sistem yang tertutup yang dilihat sebagai law of laws (norma normarum). Sebagai keputusan politik tertinggi yang diawali dengan perjuangan pergerakan
Apa yang dimaksudkan Judicial Review?, tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi ...
17 maj 2021 · Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga...
