Search results
model pengujian undang-undang terhadap konstitusi (constitutional review atau judicial review), yaitu: 1. Model Amerika, di mana pengujian undang-undang tersebut terdesentralisasi pada semua tingkatan pengadilan. Artinya, masing-masing tingkatan pengadilan di Amerika mempunyai kewenangan untuk melakukan judicial review. Kewenangan
- KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI - Neliti
Apa yang dimaksudkan Judicial Review?, tidak lain adalah...
- KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI - Neliti
Apa yang dimaksudkan Judicial Review?, tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau
Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer –Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan Judicial Activition.
Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh: Puguh Windrawan. Abstract. The Constitutional Court plays a central role in the democratic system governance. With a solid perspective of balancing state power, the court has been set up to interpret and review of conformity of every act and regulation.
Mengingat bahwa perubahan UUD tidak dapat dilakukan secara mudah, maka judicial review dalam UUD 1945 hendaknya tidak dirumuskan terlalu limitatif yang membatasi undang-undang organik untuk melengkapi dan mengeksplorasi kewenangan yang bersifat antisipatif terhadap persoalan konkrit.
