Search results
ABSTRAK. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.
dalam Pasal 24A dan 24C, dapat dilakukan tanpa menuntut perubahan UUD 1945 menyangkut Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kata kunci: Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Abstract. The separation of judicial review authority of the rules and regulation between
Judicial Review bidang Konstitusi , adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, lembaga ini mampu memberikan interpretasi yuridis atas keberadaan undang-undang yang dianggap masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Keyword: mahkamah konstitusi, perimbangan kekuasaan, pergeseran kekuasaan, interpretasi yuridis.
1 kwi 2024 · perbedaan antara praktik judicial review di Indonesia, Jerman, Amerika Serikat, dan India tidak hanya sekadar perbedaan sistem hukum antara civil law dan common law saja tetapi perbedaan ...
judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan Judicial Activition.
Judicial Review Sebagai Sarana Perlindungan Hak-Hak Asasi Warga Negara 173 yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam makalah ini. Metode yuridis normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.6
