Search results
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
Asshiddiqie (2019) menyatakan ‘Judicial Review’ sebagai suatu usaha pengujian oleh lembaga yudisial terhadap suatu produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka menerapkan ‘check and balances’ berdasar atas prinsip pembatasan kekuasaan, yang salah satu implementasinya berupa pemisahan k...
28 lut 2022 · Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana judicial review menjadi instrumen penting yang mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia.
Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan judicial review undang-undang tehadap UUD 1945. Hasil dari judicial review adalah melahirkan sebuah putusan yang disebut Putusan Mahkamah Konstitusi.
Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.
Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer –Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi
1 cze 2023 · In this study, the philosophical and normative foundations that form the basis for the strength of the Constitutional Court's decision to conduct judicial review will be discussed.
