Search results
24 lis 2022 · Pengertian Hukum Pajak. Hukum pajak adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak (objek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya dan sebagainya (Kansil, dalam Hartanto, 2022, hlm. 135).
Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. [1] Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui ...
Hukum Pajak. Sebagai buku ajar, buku ini bertujuan untuk mempercepat pemahaman mahasiswa (Fakultas Hukum) tentang perpajakan sebelum sampai mata kuliah Pajak Khusus. Pemahaman yang mendasar akan mengantarkan mahasiswa dapat memahami hokum-hukum dasar tentang perpajakan dan perhitungan sederhana tentang pajak.
Pengertian Hukum Pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam.
3 lut 2023 · Hukum pajak meliputi definisi pajak, tugas dan wewenang pemerintah dalam mengumpulkan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, dan sanksi bagi pelanggar hukum pajak. Hukum pajak bertujuan untuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan dan digunakan secara adil dan transparan demi kepentingan umum.
11 maj 2022 · Hal inilah mengapa hubungan Pajak dan Pancasila sangat penting. Karena dengan membayar pajak kita juga telah mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Berikut ini manfaat membayar pajak dalam 5 nilai-nilai Pancasila.
24 lut 2022 · Hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Kedudukan hukum pajak bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum berlaku Lex Specialis Derogat Lex Generalis.
