Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Zaloguj się

Search results

  1. peraturan.bpk.go.id › Details › 40176UU No. 12 Tahun 2006 - JDIH BPK RI

    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

  2. peraturan.bpk.go.idDatabase Peraturan | JDIH BPK

    Peraturan BPK No. 2 Tahun 2023. Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

  3. id.wikisource.org › wiki › Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_12_Tahun_2006Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

    Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

  4. berkas.dpr.go.id › jdih › documentUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

    Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

  5. id.wikisource.org › wiki › Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_12_Tahun_2006Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006/Penjelasan

    Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta ...

  6. peraturan.bpk.go.id › Details › 39188UU No. 12 Tahun 2011 - JDIH BPK RI

    Sistematisasi materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan ...

  7. jdih.bpk.go.id › File › DownloadMATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011...

    Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma

  1. Wyszukiwania związane z jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1

    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 uu darurat no 12 tahun 1951
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 uu tipikor
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 uu nomor 31 tahun 1999
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 uud 1945
    uu no 12 tahun 2011
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 sampai 10
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 kuhp 2023
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 mpr terdiri atas
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 uu no 9 tahun 1998
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 pp 103 2015
    jdih bpk adalah menurut uu no 12 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 uu no 7 2021
  2. Ludzie szukają również