Search results
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
- UU No. 15 Tahun 2006
Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan BPK sebagai satu...
- UU No. 15 Tahun 2006
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, lihat di sini.
Dalam UU No.15 tahun 2006 secara jelas diatur bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Apakah tugas dan peran BPK? BPK bertugas antara lain: 1. Melakukan pemeriksaan
Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
