Search results
bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...
Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2012/No. 158, TLN No. 5336, LL SETNEG: 65 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Pendidikan Tinggi. ABSTRAK: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada ...
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat.
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain: menambahkan metode omnibus;
7 mar 2024 · KOMPAS.com - UU No 12 Tahun 2011 mengatur tentang ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dilansir dari sitis BPK RI, UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 10 Tahun 2004, yang juga membahas soal ketentuan tersebut.
Bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK yang secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada pengguna di internal BPK maupun masyarakat.
Dalam UU No.15 tahun 2006 secara jelas diatur bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Apakah tugas dan peran BPK? BPK bertugas antara lain: 1. Melakukan pemeriksaan
