Search results
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat.
JDIH BPK mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum serta memberikan pelayanan Informasi Hukum kepada Pimpinan dan Pelaksana BPK secara elektronik. CATATAN: Peraturan Sekretaris Jenderal BPK ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E ayat 1). Kalimat lengkap pasal tersebut adalah: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Perubahan penting lain dalam amandemen tersebut adalah penambahan ketentuan bahwa yang
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU No. 15 Tahun 2006 dan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020. ... Pasal 22, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, dan Lampiran II. Selain itu dalam Peraturan BPK ini juga menambah 1 (satu) bagian dalam Bab III yakni Bagian Kesembilan diantara Pasal 114 dan ...
Detail Peraturan - JDIH BPK. Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 232 Tahun 2014. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Direktorat Leqislasl, Analisis, dan Bantuan Hukum. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul.
Based on Law Number 15 Year 2004 regarding the Audit on Management and Accountability of the State Finance and Law Number 15 Year 2006 regarding the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), BPK carries out audit tasks according to the State Financial Audit Standards.
Peraturan BPKP ini mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan perundang-undangan, format peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dan publikasi peraturan perundang-undangan.
