Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat.

    • JDIH BPK RI

      Bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK yang secara...

  2. Bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK yang secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada pengguna di internal BPK maupun masyarakat.

  3. jdih.bpk.go.id › Page › cc951d6a-16d5-4e3d-9897-393d88d195b9Halaman - JDIH BPK

    JDIH BPK adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan BPK.

  4. jdih.bpk.go.id › Page › bec00eee-4e0d-4ad9-a594-aaf6a6fde776Halaman - JDIH BPK

    Saat ini peraturan yang mengatur JDIH adalah Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

  5. www.bpk.go.id › news › jdih-bpk-terus-berinovasi-untuk-meningkatkan-layanan-di-eraBPK RI

    4 lip 2023 · JDIH BPK adalah layanan informasi hukum yang dikelola oleh Ditama Binbangkum sebagai pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara. JDIH BPK memiliki website dan aplikasi mobile yang menyediakan peraturan dan informasi terkini untuk pemeriksa dan masyarakat.

  6. www.bpk.go.id › news › melalui-workshop-jdih-tahun-2020-jdih-bpk-diharapkan-terusBPK RI

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK dan Focus Group Discussion (FGD) Unit Kerja Hukum BPK Tahun 2020, yang diselenggarakan secara virtual, pada Senin (12/10/2020).

  7. www.bpk.go.id › menu › sejarahBPK RI

    Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang.

  1. Ludzie szukają również