Search results
16 maj 2024 · bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta ...
Buku panduan ini merangkum dan menyederhanakan berbagai ketentuan perpajakan di Indonesia. DDTC ITM 2023 berisi tinjauan hukum normatif umum terhadap berbagai bidang perpajakan, mulai dari topik perpajakan nasional, internasional, hingga subnasional.
11 sty 2024 · DDTC ITM merupakan rangkuman peraturan perpajakan Indonesia yang diperbarui dua minggu sekali dalam platform Perpajakan DDTC. Hingga Kamis (11/1/2024), DDTC ITM memiliki sebanyak 13 bab dan lebih dari 90 subbab.
28 gru 2021 · Pemotong/Pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melakukan: penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir; penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir; dan.
7 paź 2021 · Berikut aturan terbaru soal perpajakan di RUU HPP yang disahkan DPR menjadi UU, yaitu: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan draf RUU HPP, pemerintah menaikkan tarif PPN umum dari 10 persen menjadi 11 persen. Tarif pajak 11 persen ini mulai berlaku pada 1 April 2022. Lalu, tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku 1 Januari 2025.
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.
Dalam hal ini, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dihitung sejak berakhirnya Tahun Pajak 2021, yaitu tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (12 bulan).
