Search results
14 wrz 2024 · UU pajak daerah dan retribusi daerah terbaru bertujuan untuk memberikan kemandirian fiskal kepada daerah sehingga dapat lebih mandiri dalam mengelola pembangunan dan operasional layanan publik. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah sangat bermanfaat dalam:
16 maj 2024 · Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah yang selanjutnya disebut PKP Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada Instansi Pemerintah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PP No.10 Tahun 2021 mengatur pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: a. penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada proyek strategis nasional (PSN);
perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-09/pj/2020 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran pajak
Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.
Beberapa pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diatur dalam UU HKPD mencakup antara lain restrukturisasi jenis Pajak Daerah, rasionalisasi jenis Retribusi Daerah, serta pengenalan Opsen.
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022.
