Search results
12 paź 2018 · Selain UU ITE, peraturan yang menjadi landasan dalam penanganan kasus cybercrime di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik.
ODR adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (boderless) tanpa harus bertemu muka (face to face) [1].
Opsi penyelesaian sengketa yang ada saat ini beragam, baik di sektor peradilan maupun non-peradilan, baik penyelesaian yang diinisiasi pelaku usaha secara internal maupun yang menggunakan pihak ketiga. Salah satu mekanisme yang perlu dikembangkan adalah online dispute resolution (ODR).
11 gru 2021 · Digital law merupakan salah satu dasar hukum yang akan digunakan untuk menangani berbagai macam kejahatan yang berkaitan dengan sarana elektronik dan komputer. Di Indonesia sendiri tindakan kejahatan seperti misalnya pembobolan website, pembobolan kartu ATM, pembubaran akun media sosial cukup sering terjadi.
Hukumonline menghadirkan berbagai solusi untuk riset hukum, pemantauan kepatuhan hukum, pengelolaan dokumen, hingga publikasi dan penyelenggaraan event Anda.
Hukum Indonesia yang mengatur cybercrime adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE), bagian mengatur yurisdiksi yang bagian ke-2 mencakup dasar teritorial subjektif bagi setiap orang melakukan cybercrime dan dikualifikasi berbahaya di Indonesia .
17 lut 2021 · Tercatat ada tiga regulasi yang mengatur platform online beroperasi di Indonesia. “Pemerintah sebagai regulator setidaknya menyediakan tiga aturan, yakni UU 19/2016 tentang ITE, PP 71/2019 tentang PSTE, dan yang terbaru PM Kominfo 5/2020 tentang PSE lingkup privat,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan ...
