Search results
Hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan hukum agraia yang terbentuk melalui UUPA No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agrari itu dibentuk dengan tujuan Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam ran...
30 sty 2021 · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (telah diganti dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999). Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (telah diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001).
24 wrz 2020 · Cita-cita keadilan agraria tentu saja berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan tanah, pencegahan krisis ekologi, penyelesaian konflik, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
ini menjelaskan mengenai Pengertian Agraria dan Hukum Agraria dan Ruang Lingkupnya, Ranah atau Aspek Hukum Agraria, Sejarah singkat mengenai hukum agraria di Indonesia, Hukum Agraria Baru (Undang Undang Pokok Agraria), Hak-Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria, Reforma Agraria. II. Relevansi
Di Indonesia, hukum agraria memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik hukum karena masalah agraria masyarakat perlu diperbarui untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi negara yang pesat (Utomo, 2021).
agraria dalam menjamin pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh, serta Reforma agraria 5 Sumardjono Maria. “ Quo vadis UUPA”. opini dalam SKH Kompas. Jakarta, 24 September 2010, h. 12. sebagai dasar dalam pembaharuan hukum agraria nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, petani dan kaum miskin (kota). KERANGKA ...
11 kwi 2022 · Sebagai kesatuan masyarakat agraris dan adat, Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia menjadi produk hukum yang penting bagi penjaminan kebutuhan tanah masyarakat. Kehadirannya telah melalui proses yang panjang dan menjadi tonggak penting bagi keadilan pertanahan di masyarakat Indonesia.
