Search results
11 kwi 2024 · Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU 12/2011 dan perubahannya yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah ...
Hierarki perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dan peraturan tertinggi dalam tata nasional.
2 sty 2020 · Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ; Peraturan Pemerintah
17 lis 2023 · Hierarki hukum di Indonesia telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun hierarki hukum di Indonesia secara urut dimulai dengan UUD RI Tahun 1945.
Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku.
2 kwi 2020 · Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis, mulai dari konstitusi hingga peraturan di level daerah. Tidak hanya itu, kita juga mengakui keberadaan peraturan-peraturan lain dari beberapa lembaga spesifik.
13 paź 2021 · Hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia mengandung makna penjenjangan. Artinya, kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki atau jenjang Peraturan Perundang-undangan yang ada.
